Sultanews.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 harus tetap mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD bersama Pemerintah Kota akan melakukan evaluasi ulang terhadap skala prioritas pembangunan di Kota Balikpapan.
Instruksi Presiden ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam belanja operasional dan melakukan penyesuaian pada program-program pembangunan yang dinilai tidak mendesak.
“Dengan adanya Inpres ini, berarti kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menentukan skala prioritas. Beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan mungkin harus dikurangi atau bahkan dihapus,” ujar Alwi, Sabtu (8/2/2025).
Meski efisiensi anggaran diperlukan, Alwi mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak boleh mengorbankan sektor-sektor penting seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, peningkatan layanan publik, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Dampaknya sangat besar. Oleh karena itu, kita perlu strategi yang matang agar program-program vital tetap berjalan. Kita akan upayakan solusi terbaik agar efisiensi ini tidak menghambat pembangunan,” tegasnya.
Untuk mengatasi potensi kendala dalam pelaksanaan pembangunan, DPRD dan Pemerintah Kota berencana mencari alternatif sumber pendanaan dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu langkah yang akan diambil adalah mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan menarik investasi di sektor ekonomi lokal.
Sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan, DPRD Balikpapan akan segera melakukan pembahasan strategis dengan Wali Kota dan pihak terkait guna merancang kembali anggaran daerah yang lebih efektif dan efisien.
“Kita akan mencari langkah-langkah yang lebih inovatif agar pembangunan tetap berjalan, tetapi dengan kebijakan anggaran yang lebih terarah dan tepat sasaran,” tutupnya.
Dengan langkah ini, diharapkan Balikpapan dapat terus berkembang tanpa mengorbankan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
(*/ADV/DPRD Balikpapan)
