Sultanews, BALIKPAPAN – Aktivitas masyarakat yang meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha berdampak langsung terhadap kebutuhan energi, terutama gas LPG 3 kilogram. Menyadari hal tersebut, Komisi II DPRD Kota Balikpapan meminta Pemkot agar lebih sigap menjaga stabilitas pasokan gas bersubsidi.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi lonjakan konsumsi LPG 3 kg yang bisa menyebabkan kelangkaan apabila tidak diantisipasi sejak awal. Menurutnya, Disdag harus segera mengambil langkah konkret dalam mengontrol distribusi.
“Ketersediaan gas LPG sangat dibutuhkan masyarakat untuk memasak, terutama menjelang hari raya seperti Idul Adha ini. Pemerintah, khususnya Dinas Perdagangan, harus betul-betul memantau sirkulasi LPG subsidi agar tidak sampai terjadi kekosongan,” ujar Japar kepada wartawan, Senin (2/6/2025).
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan di tingkat pangkalan, agar distribusi gas subsidi tidak disalahgunakan dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kepada masyarakat juga kami imbau agar membeli sesuai kebutuhan. Gas subsidi ini memang diperuntukkan bagi warga kurang mampu, jadi semua pihak harus saling memantau di lapangan,” tambahnya.
Japar menegaskan bahwa penggunaan LPG 3 kg akan melonjak tajam selama momen Idul Adha, mengingat aktivitas memasak daging kurban menjadi tradisi tahunan. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar kejadian kelangkaan energi seperti BBM beberapa waktu lalu tidak kembali terulang.
“Apalagi menjelang Idul Adha, penggunaan gas pasti meningkat. Kita tidak ingin kejadian seperti kelangkaan BBM kemarin terulang kembali,” tegasnya.
Hingga saat ini, berdasarkan pemantauan DPRD, kondisi pasokan gas LPG 3 kg masih aman. Namun, ia berharap situasi ini tetap dipertahankan setidaknya dalam beberapa hari ke depan.
“Dalam waktu satu minggu ke depan, mudah-mudahan kondisi tetap kondusif, tidak ada antrean panjang, dan harga di masyarakat tetap stabil,” ucapnya.
Terkait pengawasan lebih lanjut, Japar membuka kemungkinan Komisi II memanggil pihak-pihak terkait jika ditemukan adanya indikasi kelangkaan atau penyelewengan.
“Selama tidak ada permasalahan yang signifikan di masyarakat, mungkin kami belum perlu melakukan pemanggilan khusus. Namun, tentu kami akan terus memantau perkembangan di lapangan,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
