Sultanews.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifuddin Oddang, menyoroti belum meratanya akses pelatihan kerja bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di wilayah selatan yang menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, program pelatihan kejuruan yang selama ini terpusat di Samarinda menimbulkan ketidakadilan. Masyarakat di Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), hingga Paser harus menanggung biaya tambahan hanya untuk mendapatkan kesempatan yang sama.
“Kalau semua pelatihan dipusatkan di Samarinda, tentu menyulitkan warga daerah lain. Padahal kebutuhan peningkatan keterampilan justru sangat mendesak di daerah penyangga IKN,” jelas Oddang, Selasa (8/7/2025).
Ia menilai, keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Balikpapan semestinya dioptimalkan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja lokal. BLK harus lebih proaktif memperluas layanan pelatihan dan tidak hanya sebatas formalitas.
“BLK harus mampu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri. Jangan hanya sekadar melaksanakan program, tapi benar-benar mencetak tenaga kerja yang siap diserap dunia usaha,” tegasnya.
Oddang juga mengingatkan risiko sosial apabila tenaga kerja lokal tidak diberdayakan secara maksimal. Menurutnya, masyarakat bisa merasa tersisih di daerah sendiri ketika pembangunan IKN berjalan tanpa melibatkan mereka.
“Kalau tidak ada perhatian serius, yang rugi adalah warga lokal. Mereka bisa kalah bersaing dengan tenaga dari luar daerah, dan itu tentu berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial,” katanya.
Untuk itu, DPRD mendorong adanya sinergi lebih erat antara BLK, pemerintah, dan pihak swasta. Harapannya, lulusan pelatihan tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga mendapat peluang kerja yang nyata.
“Pemerataan akses pelatihan adalah wujud keadilan. Dengan begitu, masyarakat lokal bisa berdaya dan berkontribusi langsung pada pembangunan,” tutup Oddang.
(Adv DPRD Balikpapan)
