Sultanews.com, BALIKPAPAN – Fraksi gabungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hanura, dan Demokrat DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung pada Selasa (15/7/2025).
Juru bicara fraksi gabungan, Halili Adinegara, menuturkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD seharusnya tidak sekadar memenuhi aturan administrasi, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menilai pemerintah kota perlu memastikan setiap program yang dijalankan memiliki manfaat nyata dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain.
“Pengelolaan APBD harus berorientasi pada solusi dan ketepatan sasaran. Jangan hanya sekadar mengejar kewajaran dari sisi laporan,” tegas Halili di hadapan peserta rapat.
Fraksi gabungan juga menyoroti perlunya pengawasan internal yang lebih kuat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, serta percepatan koordinasi dengan instansi pemberi dana agar tidak terjadi sisa anggaran yang tidak termanfaatkan.
Selain itu, proyek-proyek besar seperti pembangunan gedung DPRD baru dan Rumah Sakit Sayang Ibu mendapat perhatian serius. Fraksi menegaskan penolakan terhadap penambahan anggaran sebelum target penyelesaian berjalan benar-benar tercapai.
Masalah klasik seperti banjir di beberapa kawasan, termasuk Wonorejo, Kampung Timur, dan Gunung Samarinda, turut menjadi sorotan. Fraksi mendesak Pemkot mengambil langkah konkret agar persoalan tahunan ini dapat teratasi secara berkelanjutan.
Meski akhirnya menyetujui Raperda pertanggungjawaban APBD 2024, fraksi gabungan menekankan bahwa catatan kritis tersebut harus menjadi dasar evaluasi dan pembenahan untuk perencanaan keuangan kota di masa mendatang.
(Adv DPRD Balikpapan)
