Sultanews.com, BALIKPAPAN – Masalah stunting masih menjadi perhatian serius di Kota Balikpapan. Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, menilai bahwa berbagai program pemerintah dalam menekan angka stunting sejauh ini sudah cukup maksimal. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada kader posyandu yang berperan sebagai ujung tombak di lapangan.
“Penanganan stunting itu saya pikir gak kurang-kurang ya upaya pemerintah. Ujung tombaknya itu kader posyandu. Pemberian makanan tambahan, sosialisasi, itu semua lewat mereka,” ujar Iim saat ditemui awak media, Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, persoalan stunting tidak hanya sekadar soal asupan gizi anak. Ada faktor lain yang tak kalah penting, terutama kondisi psikologis ibu hamil.
“Stunting itu bukan cuma soal makanan. Kondisi ibu hamil juga penting, termasuk kesehatan mentalnya. Kadang makanan banyak, tapi karena ibu stres, ada masalah dengan suami atau mertua, makanan itu gak termakan. Itu juga berpengaruh besar,” jelasnya.
Selain faktor psikologis, Iim menilai bahwa kualitas data juga menjadi tantangan. Data yang tidak valid, kata dia, dapat menimbulkan bias dalam perhitungan angka stunting.
“Pendataan juga perlu akurat. Kalau ukuran tidak presisi, itu bisa memengaruhi data stunting. Kita harus pastikan bahwa kader yang mencatat dan mengukur itu benar-benar dibekali pelatihan yang memadai,” tambahnya.
Di sisi lain, ia menyoroti peran besar para kader posyandu yang selama ini bekerja tanpa insentif memadai. Menurut Iim, mereka hanya bermodalkan semangat sosial, sementara tugas yang dijalankan memiliki dampak besar bagi kesehatan masyarakat.
“Kader posyandu itu harus kita beri apresiasi. Mereka ujung tombak di lapangan, mestinya dapat insentif. Kayak guru ngaji, marbot, mereka sudah ada insentifnya. Masa kader posyandu belum,” tegasnya.
Iim berharap pemerintah kota lebih memperhatikan kebutuhan kader posyandu, khususnya dalam hal dukungan anggaran. Dengan adanya insentif, ia yakin motivasi kader akan semakin meningkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau dikasih insentif, pasti semangat mereka bertambah. Kita akan dorong ini dalam pembahasan anggaran ke depan,” ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan kader posyandu harus dipandang sebagai aset penting dalam pembangunan kesehatan. Mereka tidak hanya menjadi penghubung antara masyarakat dan layanan kesehatan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan pola hidup sehat di lingkungan masing-masing.
Dengan kondisi itu, DPRD Balikpapan menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada kader posyandu. Harapannya, langkah ini tidak hanya menekan angka stunting, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
(ADV/DPRD Balikpapan)
