Sultanews.com, BALIKPAPAN – Kelangkaan beras premium di sejumlah pasar tradisional maupun modern di Kota Balikpapan mendapat perhatian serius dari Komisi II DPRD Balikpapan. Anggota Komisi II, Japar Sidik, menilai situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Japar, persoalan kelangkaan beras bukan karena masalah produksi di tingkat petani, melainkan lebih disebabkan oleh dampak kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang belum sejalan dengan kondisi nyata di lapangan. Ia menilai kebijakan tersebut mempengaruhi sistem distribusi hingga membuat pasokan tidak stabil.
“Kemarin kami sempat membahas ini di internal komisi. Memang terlihat ada beberapa kemasan beras premium yang tidak tersedia di pasaran. Kemungkinan ini juga merupakan imbas dari persoalan sebelumnya, seperti kasus beras oplosan yang sempat ramai. Dampaknya, distribusi beras ke sejumlah wilayah menjadi tersendat,” ungkap Japar, Kamis (7/8/2025).
Ia menambahkan, meskipun stok beras tidak benar-benar kosong, penurunan ketersediaan cukup terasa di beberapa pasar. Kondisi tersebut membuat masyarakat mulai resah karena khawatir akan berimbas pada kenaikan harga dalam waktu dekat.
Untuk memastikan kondisi sebenarnya, Japar menyampaikan bahwa Komisi II DPRD Balikpapan akan menjadwalkan inspeksi mendadak (sidak) ke distributor serta pasar-pasar yang mengalami kelangkaan. Sidak tersebut sekaligus menjadi langkah awal untuk mencari akar masalah dan solusi yang bisa diterapkan.
“Nanti akan kita bahas lebih lanjut bersama Ketua Komisi dan rekan-rekan lainnya. Kita akan agendakan survei lapangan atau sidak untuk melihat langsung kondisi distribusi dan stok beras di pasar-pasar,” jelasnya.
Lebih jauh, Japar mengingatkan bahwa ketersediaan beras harus menjadi perhatian serius, mengingat beras adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa digantikan masyarakat sehari-hari. Jika masalah ini tidak segera ditangani, ia khawatir akan menimbulkan keresahan sosial di kalangan warga.
“Kita harus prihatin karena ini menyangkut kebutuhan dasar. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan beras. Kami juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mencari solusi bersama,” tegasnya.
Selain itu, Japar mendorong agar pemerintah kota melalui dinas terkait melakukan pemetaan terhadap jalur distribusi beras. Hal ini penting agar dapat diketahui di mana letak hambatan sebenarnya, apakah di tingkat distributor, pengecer, atau justru di pengawasan kebijakan harga.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi dengan Bulog sebagai salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan bahan pokok. Menurutnya, intervensi berupa operasi pasar bisa menjadi alternatif sementara untuk meredam keresahan masyarakat.
“Bulog memiliki stok yang bisa digerakkan untuk stabilisasi. Kalau distribusi normalnya terhambat, pemerintah harus segera mencari solusi jangka pendek agar masyarakat tidak dirugikan,” pungkas Japar.
(ADV/DPRD Balikpapan)
