Sultanews.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyoroti persoalan beras yang tengah menjadi perhatian masyarakat setelah Satgas Pangan Polda Kalimantan Timur menemukan adanya dugaan praktik kecurangan pelabelan oleh sejumlah distributor. Beras kualitas medium ditemukan dipasarkan dengan label premium, sehingga memicu keresahan di kalangan pedagang maupun konsumen.
Budiono menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, salah label pada beras berdampak langsung terhadap kepercayaan pedagang dan kelancaran distribusi di pasar.
“Kalau dijual dengan label premium, berarti tidak sesuai standar. Pedagang akhirnya takut menjual karena harganya menjadi lebih tinggi dari seharusnya,” jelas Budiono kepada awak media, Senin (11/8/2025).
Kondisi ini, lanjutnya, menyebabkan sebagian distributor memilih menahan stok yang sudah salah label. Akibatnya, pasokan beras di pasar tradisional berkurang dan harga mulai merangkak naik. Jika tidak segera diperbaiki, situasi tersebut bisa memicu kelangkaan beras di Kota Balikpapan.
Untuk mencegah krisis lebih jauh, Budiono mendesak agar distributor segera mengambil langkah konkret dengan mengembalikan label beras sesuai kualitas sebenarnya. Ia menekankan pentingnya keseragaman agar tidak membingungkan pedagang maupun konsumen.
“Cukup ada dua jenis beras saja, yakni beras Bulog dan beras biasa. Tidak perlu ada medium-premium yang justru membingungkan. Label medium harus tetap medium,” tegas politisi dari PDI Perjuangan itu.
Selain itu, Budiono juga menekankan bahwa masyarakat Balikpapan sangat membutuhkan ketersediaan beras dengan harga terjangkau. Menurutnya, pasokan yang lancar dan harga sesuai standar adalah kunci agar kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi.
“Kalau stok tersedia dan harganya sesuai, masyarakat pasti beli. Jangan sampai karena permainan label, distribusi terhambat dan masyarakat yang jadi korban,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan agar distributor tidak mengambil kesempatan di tengah kondisi harga pangan yang sedang sensitif. Praktik mencari keuntungan berlebih hanya akan menambah beban masyarakat yang saat ini tengah menghadapi biaya hidup tinggi.
“Ayo, tolong segera dikembalikan sesuai aturan. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dengan menjual beras medium seolah premium,” tandasnya.
Budiono berharap aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah dapat memperketat pengawasan distribusi beras agar kejadian serupa tidak terulang. Menurutnya, kolaborasi antarinstansi sangat penting agar pasar tetap stabil dan masyarakat terlindungi.
“Perlu ada koordinasi antara Satgas Pangan, pemerintah kota, dan DPRD dalam mengawasi distribusi pangan, termasuk beras. Ini demi kepentingan masyarakat luas,” katanya menambahkan.
Dengan langkah cepat dan koordinasi yang baik, DPRD Balikpapan optimistis pasokan beras di kota minyak dapat kembali normal sehingga kebutuhan dasar masyarakat tetap terjamin.
(ADV/DPRD Balikpapan)