Sultanews.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, dalam rapat bersama pemerintah kota.
Menurut Najib, dokumen KUA-PPAS bukan sekadar rutinitas administrasi tahunan, melainkan arah kebijakan keuangan daerah yang harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta agar penyusunannya dilakukan secara terbuka dan melibatkan banyak pihak.
“Prioritas harus diarahkan pada pelayanan dasar, perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan ketahanan pangan. Semua ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan tidak boleh ditentukan secara sepihak,” ujar Najib, Rabu (13/8/2025).
Ia menilai keterbukaan informasi menjadi kunci utama agar masyarakat dapat menilai, memberi masukan, sekaligus mengawasi proses anggaran. Karena itu, ia mendorong Bappeda dan BPKD untuk menyediakan data secara lengkap dan mudah diakses publik.
“Kita tidak boleh bekerja dalam ruang gelap. Data harus jelas, terbuka, dan bisa diuji. Hanya dengan begitu, kepercayaan publik akan terjaga,” tegas Najib.
Selain membahas transparansi, rapat juga menyetujui rencana proyek tahun jamak pembangunan Rumah Sakit Umum Balikpapan Timur. Bagi Najib, proyek ini sangat penting mengingat kebutuhan fasilitas kesehatan di wilayah timur kota semakin mendesak.
“Pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur adalah langkah strategis. Warga di sana selama ini harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan adanya rumah sakit baru, akses layanan akan lebih merata,” jelasnya.
Najib juga menekankan bahwa penyusunan KUA-PPAS harus dilaksanakan secara partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antar sektor. Dengan melibatkan masyarakat, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya, ia optimistis arah pembangunan kota akan lebih tepat sasaran.
“Kalau semua pihak terlibat, hasilnya akan lebih tepat guna bagi masyarakat Balikpapan. Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang bagaimana anggaran bisa menghadirkan manfaat nyata,” pungkasnya.
Langkah DPRD ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan publik, sekaligus memastikan pembangunan di Balikpapan berjalan adil dan merata.
(ADV/DPRD Balikpapan)
