Sultanews.com, BALIKPAPAN – Fraksi Gabungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hanura, dan Demokrat DPRD Kota Balikpapan menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pandangan tersebut dibacakan oleh Anggota DPRD Balikpapan, Mieke Heny, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Rabu (20/8/2025).
Dalam kesempatan itu, Mieke mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Balikpapan yang telah bekerja keras menyusun rancangan peraturan daerah beserta nota keuangan perubahan APBD 2025. Menurutnya, perubahan APBD tahun ini diharapkan dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
“Perubahan APBD 2025 diharapkan berorientasi pada hasil yang maksimal dan mengutamakan program serta kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, semua itu tetap harus dijalankan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas,” ujarnya.
Fraksi gabungan juga menyampaikan sejumlah catatan penting dalam pandangan umumnya. Pertama, pemerintah kota diminta segera merealisasikan program-program prioritas, khususnya yang bersifat mendesak dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Termasuk di dalamnya, perhatian serius terhadap perawatan dan penyelamatan aset daerah agar tidak hilang ataupun menimbulkan sengketa.
Kedua, fraksi menekankan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam manajemen perencanaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Hal ini dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan atau penurunan kualitas pada proyek strategis, terutama pembangunan fisik yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi sorotan. Fraksi gabungan mendorong Pemkot Balikpapan agar lebih jeli memaksimalkan potensi daerah, sehingga ketergantungan terhadap dana eksternal bisa ditekan. “Kemandirian fiskal sangat penting untuk memperkuat pembangunan kota,” terang Mieke.
Fraksi juga meminta agar penyerapan anggaran dilakukan secara cermat. Hal ini untuk menghindari terjadinya penumpukan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) di akhir tahun. Bagi fraksi gabungan, anggaran yang telah disahkan harus dijalankan sesuai target dan rencana kerja yang telah ditetapkan.
Mereka pun menegaskan agar APBD maupun PAD tidak digunakan untuk kepentingan di luar program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dianggap penting untuk menghindari potensi penyimpangan serta memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
Dalam catatannya, Fraksi Gabungan PKB, Hanura, dan Demokrat juga menyoroti kenaikan signifikan pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang mencapai 22,84 persen. Walaupun BTT diperlukan untuk mengantisipasi keadaan darurat, fraksi meminta agar pemerintah kota tetap berhati-hati dalam penggunaannya.
“Peningkatan BTT memang penting, tetapi tetap harus dikelola secara bijak agar tidak menimbulkan keraguan di masyarakat,” tegas Mieke.
Dengan berbagai pandangan dan catatan tersebut, Fraksi Gabungan berharap perubahan APBD 2025 dapat berjalan optimal dan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Balikpapan.
(ADV/DPRD Balikpapan)
