Sultanews.com, BALIKPAPAN – Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan memberikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Rabu (20/8/2025). Pandangan tersebut disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Balikpapan, Siswanto Budi Utomo.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang berhasil meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan PAD sebesar Rp78,77 miliar atau sekitar 6,05 persen dianggap sebagai capaian yang menunjukkan kinerja ekonomi kota tetap tumbuh positif, khususnya di sektor pajak daerah.
“Pemerintah kota telah menunjukkan langkah responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan menaikkan target PAD. Hal ini menunjukkan intensifikasi pajak daerah berjalan efektif dan kondisi ekonomi Balikpapan masih terjaga,” ujar Siswanto dalam penyampaiannya.
Gerindra juga menilai positif adanya tambahan pendapatan dari bagi hasil IUPK mineral, logam, dan batubara yang mencapai Rp12,5 miliar. Menurut fraksi ini, kebijakan tersebut membuktikan upaya pemerintah dalam mencari sumber penerimaan alternatif di luar dana transfer pusat.
Meski begitu, Fraksi Gerindra memberikan catatan kritis terhadap penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp47,57 miliar. Penurunan ini dinilai berpotensi memengaruhi program-program pembangunan yang sudah direncanakan.
“Fraksi Gerindra mendesak pemerintah kota melakukan efisiensi belanja secara menyeluruh agar anggaran tetap fokus pada program esensial, strategis, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegas Siswanto.
Selain itu, fraksi juga menyoroti belum optimalnya penerimaan daerah, terutama akibat keterbatasan pemutakhiran data objek pajak serta masih adanya potensi kebocoran penerimaan. Mereka mendorong agar pemerintah segera mengakselerasi digitalisasi sistem pajak dan retribusi sekaligus memperketat pengawasan di lapangan.
Tidak hanya itu, pemanfaatan aset daerah juga menjadi perhatian. Fraksi Gerindra menilai aset yang dimiliki kota harus dimaksimalkan secara produktif untuk menambah pendapatan sah. “Pemerintah kota harus lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola aset agar bisa memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” tambahnya.
Fraksi juga menekankan pentingnya strategi konkret dalam menutup selisih anggaran akibat berkurangnya Dana Transfer Umum (DTU). Menurut mereka, pemerintah harus memastikan agar pengurangan dana dari pusat tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas, terutama di sektor penanggulangan bencana, rehabilitasi infrastruktur, serta layanan dasar masyarakat.
Gerindra menegaskan perlunya integrasi sistem informasi pajak dan retribusi, serta tata kelola aset produktif yang lebih terencana. Dengan langkah tersebut, penerimaan daerah diyakini bisa lebih terjamin dan berkelanjutan.
“Demikian pandangan umum Fraksi Gerindra. Kami akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah kota agar tetap berada pada jalur yang benar dan berpihak pada masyarakat,” tutup Siswanto.
(ADV/DPRD Balikpapan)
