Sultanews.com, BALIKPAPAN – Fraksi gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Balikpapan menyampaikan sejumlah catatan penting dalam pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pandangan fraksi tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Balikpapan, Iim, dalam rapat paripurna di Gedung Klandasan, Rabu (20/8/2025).
Dalam penyampaiannya, fraksi menegaskan agar proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu di Balikpapan Barat mendapat perhatian serius. Pembangunan rumah sakit itu, yang sebelumnya ditarget rampung akhir Agustus, saat ini masih memerlukan tambahan waktu. Fraksi meminta agar penyelesaian tetap sesuai jadwal perpanjangan yang sudah ditetapkan sehingga masyarakat segera bisa merasakan manfaat fasilitas kesehatan tersebut.
Selain sektor kesehatan, Fraksi PKS-PPP juga menyoroti kondisi Pasar Pandansari. Pasar yang terletak di Balikpapan Barat itu dinilai semakin semrawut dan kumuh. “Jika memungkinkan, pasar tersebut perlu direvitalisasi agar lebih tertata, bersih, dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pengunjung,” ujar Iim saat membacakan pandangan fraksi.
Fraksi turut menyinggung layanan PDAM yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Pasokan air bersih yang belum merata di sejumlah wilayah dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani pemerintah kota.
Meski demikian, fraksi juga memberikan apresiasi terhadap langkah positif pemerintah kota, salah satunya kegiatan pembersihan drainase yang berdampak nyata dalam mengurangi genangan air di berbagai titik. Menurut fraksi, program semacam ini harus terus dilanjutkan karena langsung dirasakan masyarakat.
Dalam hal anggaran, Fraksi PKS-PPP menilai perubahan APBD 2025 merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi riil pelaksanaan APBD murni. Namun, mereka mengingatkan bahwa waktu efektif pelaksanaan perubahan APBD hanya sekitar tiga hingga empat bulan. Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah harus dipercepat agar serapan anggaran dapat berjalan optimal.
Terkait pendapatan daerah, fraksi menyoroti target tambahan sebesar Rp43,69 miliar yang dianggap cukup menantang. Hingga semester pertama 2025, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 38,58 persen, sementara pendapatan transfer baru terealisasi 36,97 persen. Kondisi ini membuat pencapaian target tambahan bukan perkara mudah.
Tak hanya itu, fraksi juga mencatat adanya pengurangan dana transfer umum dan transfer pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang menyebabkan penurunan penerimaan daerah hingga Rp47,58 miliar.
Sebagai langkah antisipasi, Fraksi PKS-PPP mendesak agar pendataan objek maupun subjek pajak segera dituntaskan. Namun mereka menekankan bahwa kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak boleh memberatkan masyarakat kecil.
Di sisi lain, fraksi menyambut baik kebijakan efisiensi belanja pemerintah kota, termasuk penghematan perjalanan dinas, pemangkasan kegiatan seremonial, serta belanja operasional yang dinilai kurang mendesak. Efisiensi ini dianggap sebagai langkah bijak untuk menjaga fokus anggaran pada program prioritas.
Mengakhiri pandangannya, Iim menyampaikan pesan inspiratif dengan mengutip pemikiran ulama besar Ibnu Khaldun: “Negara akan makmur ketika pajaknya rendah namun kas tetap penuh, dan negara akan hancur ketika pajaknya tinggi namun kas negara tetap kosong.”
(ADV/DPRD Balikpapan)
