Sultanews.com, BALIKPAPAN – Persoalan limbah dan sampah yang masuk ke bendungan pengendali (bendali) kembali menjadi perhatian serius DPRD Kota Balikpapan. Anggota Komisi III DPRD, Puryadi, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengambil langkah cepat dan terukur untuk memperketat pengawasan sekaligus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.
Menurut Puryadi, praktik membuang sampah ke saluran drainase dan parit masih sering ditemukan di sejumlah titik kota. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aliran air, tetapi juga menimbulkan tumpukan material limbah yang dapat merusak struktur bendali.
“Kenapa dulu sempat longsor dan jebol, karena limbah menumpuk di dalam bendali, sementara strukturnya tidak kuat menahan. Begitu air meluap, akhirnya jebol. Hal-hal seperti ini harus diantisipasi dengan perawatan rutin dan pengawasan ketat,” tegasnya saat ditemui, Senin (25/8/2025).
Ia mencontohkan peristiwa di Bendali Telagasari yang mengalami kerusakan cukup parah akibat beban limbah dan derasnya luapan air. Menurutnya, kasus tersebut seharusnya menjadi pembelajaran bahwa pemeliharaan rutin sangat penting agar bendali tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
Politisi Partai NasDem itu menekankan bahwa solusi tidak hanya terletak pada aspek teknis perawatan. Menurutnya, peningkatan kesadaran masyarakat merupakan kunci utama. Karena itu, ia mendorong DLH untuk melakukan sosialisasi secara berjenjang, dimulai dari kelurahan hingga tingkat rukun tetangga (RT).
“Kalau DLH turun ke kelurahan, lalu kelurahan memanggil para ketua RT, otomatis RT bisa menyampaikan lagi ke warganya. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih sadar menjaga lingkungan, khususnya yang berdampak langsung pada bendali,” jelasnya.
Selain menjadi infrastruktur fisik, bendali memiliki fungsi vital sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir kota. Keberadaannya membantu menahan debit air hujan sekaligus mencegah luapan ke permukiman warga. Oleh karena itu, kata Puryadi, bendali yang sudah dibangun dengan biaya besar, baik dari APBD maupun dukungan pemerintah pusat, harus dijaga keberlanjutannya.
“Kalau hanya dibangun tapi tidak dipelihara, sama saja. Fungsi bendali sebagai penahan air sekaligus pencegah banjir tidak akan maksimal. Karena itu pengawasan dari pemerintah dan kesadaran masyarakat harus berjalan bersama,” tandasnya.
Ia juga menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan akan sangat membantu pemerintah dalam mengurangi risiko banjir. Edukasi yang konsisten, dibarengi dengan pengawasan lapangan yang intensif, diharapkan mampu mencegah terulangnya kerusakan bendali akibat kelalaian.
DPRD Balikpapan pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini melalui fungsi pengawasan. Dengan begitu, bendali tidak hanya menjadi proyek fisik semata, tetapi benar-benar berfungsi untuk melindungi warga dari ancaman banjir.
Ke depan, DPRD berharap DLH dapat lebih aktif berkoordinasi dengan perangkat kelurahan serta komunitas lingkungan dalam upaya menjaga kebersihan drainase dan bendali. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, potensi kerusakan akibat sampah dan limbah dapat diminimalisir.
“Peran serta masyarakat adalah kunci. Kalau warga sadar, beban kerja pemerintah juga lebih ringan, dan manfaat bendali bisa dirasakan semua,” pungkas Puryadi.
Dengan dorongan dari DPRD ini, diharapkan DLH mampu memperkuat strategi pengawasan sekaligus memperluas jangkauan sosialisasi. Tujuannya tidak lain agar keberadaan bendali benar-benar menjadi solusi jangka panjang dalam pengendalian banjir di Kota Balikpapan. (ADV/DPRD Balikpapan)
