Sultanews, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan komitmen penuhnya dalam mengawal dan menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan sebagai salah satu agenda strategis nasional. Bentuk dukungan nyata ini diwujudkan melalui penguatan tata kelola pendataan penerima manfaat, optimalisasi pengawasan fasilitas pemenuhan gizi, serta evaluasi berkala terhadap jalannya program di daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengemukakan bahwa program MBG memegang peranan esensial dalam upaya mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM), menekan angka prevalensi stunting, sekaligus menuntaskan berbagai problem gizi yang kerap dihadapi anak-anak usia sekolah serta kelompok masyarakat rentan.
“Program ini merupakan agenda strategis nasional yang harus didukung bersama oleh seluruh pemerintah daerah,” ujar Sri Wahyuni usai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) secara virtual bertempat di Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, hari Jumat.
Menurut pemaparan Sri Wahyuni, kendati porsi terbesar operasional teknis program berada di tingkat kabupaten dan kota, jajaran pemerintah provinsi tetap mengemban tanggung jawab krusial guna memastikan agar seluruh program dapat terealisasi secara tepat sasaran melalui mekanisme monitoring, validasi data, serta evaluasi yang berkesinambungan.
Lebih lanjut, salah satu fokus utama yang tengah disoroti oleh Pemprov Kaltim pada saat ini adalah memastikan tingkat kesiapan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertindak sebagai garda terdepan pelaksanaan program MBG. Guna menjamin standar keamanan dan kualitas higienitas makanan tetap terjaga dengan baik, pemerintah provinsi turut mengagendakan audit secara berkala terhadap fasilitas-fasilitas yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sebagai langkah taktis menindaklanjuti hal tersebut, Sekda memberikan instruksi tegas kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim agar segera membangun koordinasi lintas wilayah dengan pemerintah kabupaten dan kota, guna mengintensifkan pengawasan operasional SPPG secara paralel. Langkah preventif ini dinilai sangat mendesak agar seluruh titik penyedia makanan bergizi dapat beroperasi memenuhi standar baku, sekaligus memberikan jaminan mutlak bahwa asupan makanan yang didistribusikan kepada para penerima manfaat benar-benar aman dikonsumsi dan bermutu tinggi.
Di samping pengawasan ketat terhadap aspek fasilitas, Sri Wahyuni turut memberikan perhatian khusus terhadap tingkat keakuratan data sasaran penerima manfaat, utamanya anak-anak yang terindikasi mengalami stunting. Seluruh perangkat daerah terkait diminta untuk bergerak cepat melakukan finalisasi data agar implementasi program tidak salah sasaran.
Validitas data dipandang sebagai instrumen vital guna mengukur tingkat efektivitas program di lapangan. Melalui ketersediaan data yang akurat, pihak pemerintah dapat memantau secara presisi dinamika perkembangan status kesehatan penerima manfaat sebelum dan sesudah intervensi gizi diberikan.
“Pendataan yang tepat akan membantu pemerintah melihat dampak nyata program di lapangan sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan kebijakan ke depan,” jelas Sri Wahyuni.
Sementara itu, dalam forum Rakorsus yang sama, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara khusus menekankan agar seluruh kepala daerah di penjuru tanah air dapat memberikan dukungan optimal terhadap percepatan pemutakhiran data penerima manfaat program MBG. Di samping itu, pemda juga diinstruksikan untuk cermat memperhatikan tata kelola pembuangan sisa makanan serta limbah yang dihasilkan oleh aktivitas SPPG, demi menjaga efektivitas program yang tetap berwawasan ramah lingkungan.
Mendagri menegaskan bahwa keberhasilan masif dari Program Makan Bergizi Gratis ini mutlak menuntut terbangunnya soliditas sinergi yang kokoh antara jajaran pemerintah pusat, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah.
Bentuk kolaborasi lintas sektoral tersebut dinilai sangat esensial untuk menjamin tata kelola program berjalan secara efektif, terarah, transparan, serta secara simultan mendukung target pemerintah pusat dalam melahirkan generasi muda yang berkualitas unggul sekaligus mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Melalui konsolidasi pengawasan yang ketat, validasi data penerima yang akurat, serta penguatan koordinasi lintas daerah, Pemprov Kaltim menaruh optimisme tinggi bahwa eksekusi Program Makan Bergizi Gratis di wilayahnya akan berjalan semakin optimal dan mendatangkan dampak transformatif yang nyata bagi peningkatan derajat kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. (chy)
