sultanews.com, Kukar – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara bekerja sama dengan Pertamina dalam mensosialisasikan aplikasi khusus yang dirancang untuk nelayan agar dapat membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan efisiensi distribusi BBM, yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak bagi para nelayan kecil di wilayah pesisir.
Kepala DKP Kutai Kartanegara, Muslik, menyatakan bahwa distribusi BBM untuk nelayan merupakan prioritas utama. DKP Kukar berkomitmen membantu pelaksanaan dan penggunaan aplikasi yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk memastikan kelancaran distribusi solar bersubsidi.
“Sosialisasi aplikasi ini sangat penting karena BBM adalah kebutuhan utama nelayan. Melalui aplikasi, distribusi dapat dilakukan dengan lebih akurat dan tepat sasaran,” kata Muslik pada Jumat (13/9/2024).
Sebagai bagian dari upaya ini, DKP Kukar juga merencanakan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di beberapa lokasi strategis, seperti Muara Badak dan Samboja. Muslik menjelaskan, pemilihan lokasi-lokasi ini bertujuan untuk memudahkan nelayan dalam mengakses bahan bakar, terutama di daerah yang menjadi pusat kegiatan perikanan.
“SPBN akan dibangun di Muara Badak dan Samboja karena kedua tempat tersebut merupakan pusat aktivitas perikanan yang penting. Dengan begitu, nelayan tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan BBM,” terang Muslik.
Pembangunan SPBN ini diharapkan bisa mempersingkat waktu nelayan dalam mengisi bahan bakar, sehingga operasional mereka di laut bisa lebih efisien. Lokasi strategis ini juga mendukung nelayan untuk dapat langsung mengisi bahan bakar setelah menjual hasil tangkapan mereka di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di sekitar.
Aplikasi yang diperkenalkan Pertamina dirancang untuk memastikan bahwa subsidi BBM hanya diberikan kepada nelayan yang benar-benar membutuhkannya. Muslik menjelaskan, penggunaan aplikasi ini tidak hanya memudahkan proses pembelian BBM, tetapi juga menjadi langkah penting dalam menghindari penyelewengan subsidi BBM.
“Aplikasi ini akan sangat membantu dalam mengontrol distribusi BBM bersubsidi. Nelayan bisa langsung membeli solar bersubsidi tanpa proses yang berbelit, dan kita juga bisa memastikan subsidi tepat sasaran,” kata Muslik.
Selain itu, Muslik juga menekankan bahwa penggunaan aplikasi ini adalah bagian dari transformasi digital yang memudahkan para nelayan kecil di era modern. Sosialisasi aplikasi ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari kecamatan yang memiliki aktivitas nelayan paling padat.
Selain penerapan aplikasi, Muslik menjelaskan bahwa nelayan yang ingin mendapatkan BBM bersubsidi harus memiliki buku kapal. Buku ini berisi data pengukuran kapal yang nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan kuota BBM yang diberikan kepada setiap nelayan. Pengukuran kapal ini sangat penting untuk memastikan distribusi BBM yang adil.
“Pengukuran kapal akan membantu kami menentukan seberapa banyak BBM yang bisa diberikan kepada setiap nelayan. Proses ini dilakukan agar subsidi tepat guna dan adil bagi semua pihak,” ujar Muslik.
DKP Kukar sedang bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa semua kapal nelayan yang beroperasi di Kukar memiliki buku kapal yang lengkap dan terukur dengan baik. Setelah pengukuran kapal selesai, data tersebut akan diajukan ke pemerintah daerah untuk mendapatkan kuota BBM yang sesuai.
Dengan adanya aplikasi dan pembangunan SPBN, diharapkan distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan di Kutai Kartanegara akan semakin lancar dan tepat sasaran. Muslik optimis bahwa program ini akan memberikan dampak positif bagi produktivitas nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pemerintah daerah bersama dengan Pertamina berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan SPBN dan memfasilitasi penggunaan aplikasi ini secepat mungkin. Semua pihak berupaya agar nelayan di Kukar dapat lebih mudah memperoleh BBM dan meningkatkan operasional mereka tanpa hambatan.
“Kami ingin memastikan nelayan bisa mendapatkan BBM dengan mudah dan cepat. Ini bagian dari upaya kami untuk mendukung mereka agar bisa lebih produktif dan efisien dalam melaut,” tutup Muslik.
Selain itu, Muslik menambahkan bahwa DKP Kukar juga akan terus berkomunikasi dengan para nelayan mengenai penggunaan aplikasi dan proses distribusi BBM bersubsidi ini. Pemerintah daerah berharap, dengan adanya program ini, tantangan yang selama ini dihadapi oleh nelayan terkait akses BBM dapat teratasi dan mendorong pertumbuhan sektor perikanan yang lebih baik.
DKP Kukar bersama Pertamina berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan para nelayan melalui berbagai program yang memudahkan akses mereka terhadap bahan bakar dan infrastruktur pendukung lainnya. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian lokal di Kutai Kartanegara.
Muslik menekankan bahwa kehadiran SPBN dan aplikasi distribusi BBM ini merupakan langkah awal menuju sistem yang lebih modern dan efisien dalam mendukung aktivitas nelayan di wilayah pesisir. DKP Kukar juga terus mendorong para nelayan untuk memanfaatkan program ini demi keberlanjutan usaha mereka.
“Ini adalah langkah nyata dari pemerintah untuk mendukung kesejahteraan nelayan dan memastikan mereka memiliki akses terhadap BBM yang menjadi kebutuhan vital dalam kegiatan perikanan,” pungkas Muslik.
(ADV/DKP KUKAR)
