SULTANEWS.COM, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus menggenjot sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di daerah tersebut.
Pemkab Kukar melalui Diskop Ukm melihat bahwa UMKM, dengan jumlah yang sangat besar di wilayah ini, memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki perekonomian masyarakat, terutama bagi kalangan yang kurang mampu.
Melalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan yang terstruktur, Pemkab Kukar berkomitmen untuk mendukung perkembangan UMKM agar dapat lebih berdaya saing dan memiliki kapasitas yang lebih besar. Saat ini, sektor usaha mikro mendominasi lebih dari 90 persen pelaku usaha di Kukar. Meskipun begitu, peran usaha mikro ini belum sepenuhnya dapat mengurangi kemiskinan, karena sebagian besar usaha mikro memiliki kapasitas produksi yang terbatas dan masih bergantung pada tenaga kerja yang kurang terampil.
“Ketika UMKM berkembang, masyarakat miskin dapat terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi ini,” ujar Thaufiq Zulfian Noor, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar berfokus pada upaya untuk mengubah paradigma ini dengan mendorong UMKM untuk berkembang lebih jauh, tidak hanya dalam hal jumlah, tetapi juga dalam hal kualitas dan daya saing di pasar.
Namun, di balik potensi besar sektor UMKM, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Penyerapan tenaga kerja yang terbatas dan omzet yang masih rendah menjadi masalah utama. Thaufiq menegaskan bahwa meskipun sektor usaha mikro mendominasi, banyak dari mereka yang belum memiliki modal yang cukup untuk memperbesar usaha atau meningkatkan kapasitas produksi. Hal inilah yang menyebabkan upaya pemerintah untuk memberdayakan UMKM menjadi sangat penting.
Sebagai solusi, Pemkab Kukar telah merancang berbagai program pemberdayaan yang menyasar pada peningkatan kualitas UMKM lokal. Program ini tidak hanya fokus pada pelatihan keterampilan, tetapi juga memberikan akses yang lebih mudah kepada pelaku UMKM untuk memperoleh permodalan. Hal ini dimaksudkan agar pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya, merekrut lebih banyak tenaga kerja, dan meningkatkan kapasitas produksi mereka.
“Kami ingin memastikan UMKM tidak hanya tumbuh dalam jumlah, tetapi juga dalam kualitas dan daya saing,” tambah Thaufiq. Pemkab Kukar juga berusaha membuka lebih banyak peluang pasar bagi produk lokal UMKM melalui berbagai saluran, seperti kerja sama dengan pihak swasta, partisipasi dalam pameran dan bazar, serta dukungan dalam hal pemasaran digital.
Selain itu, Pemkab Kukar juga menjalin kolaborasi dengan berbagai komunitas masyarakat dan lembaga terkait, termasuk sektor swasta, untuk memastikan bahwa program pemberdayaan ini berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Thaufiq menjelaskan bahwa dengan melibatkan banyak pihak dalam pemberdayaan UMKM, mereka berharap akan tercipta solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan.
“Kami percaya, keberhasilan program ini terletak pada sinergi semua pihak, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah,” tutup Thaufiq.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Kukar yakin bahwa mereka dapat memberikan dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat dan membantu mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut. Diharapkan, dengan adanya pemberdayaan UMKM yang lebih fokus dan terarah, sektor UMKM dapat menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kutai Kartanegara.(ADV)
