Sultanews.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyoroti besarnya beban APBD kota dalam membiayai program makan gratis yang sepenuhnya bersumber dari anggaran daerah. Awalnya, ia mengira bahwa program ini didanai oleh pemerintah pusat, namun setelah dikonfirmasi, ternyata seluruh pembiayaannya berasal dari APBD Balikpapan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kami dan pemerintah kota. Banyak anggaran yang harus dipangkas, termasuk program prioritas yang sudah disusun,” ujar Alwi, Senin (10/2/2025).
Meski tetap mendukung pelaksanaan program ini karena dampak positifnya bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah, Alwi menegaskan bahwa alokasi anggaran harus dilakukan dengan lebih cermat agar tidak mengorbankan program lain yang juga penting bagi pembangunan kota.
“Kami harus berdiskusi dengan Pak Wali Kota untuk menyiasati program-program yang tetap harus berjalan, mana yang bisa dikurangi, dan mana yang harus diprioritaskan,” tambahnya.
Tantangan ini semakin berat mengingat adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menerapkan efisiensi anggaran. DPRD Balikpapan harus memastikan bahwa kebijakan ini tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Alwi juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan terhadap pembiayaan program sosial seperti makan gratis, sehingga tidak seluruhnya ditanggung oleh anggaran daerah. Menurutnya, keberlanjutan program ini sangat bergantung pada kebijakan nasional yang dapat membantu meringankan beban daerah.
DPRD Balikpapan berkomitmen untuk terus mengawal implementasi program ini agar tetap berjalan efektif, namun dengan pengelolaan anggaran yang lebih terencana. Dengan strategi yang tepat, program makan gratis diharapkan bisa terus berlanjut tanpa menghambat pembangunan sektor lain di Kota Balikpapan.
(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
