Sultanews.com, BALIKPAPAN – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyoroti persoalan distribusi dan harga gas LPG 3 kg yang dinilai tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pertamina. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang lebih ketat sangat dibutuhkan agar harga gas tetap stabil dan tidak terjadi kelangkaan yang merugikan masyarakat.
Menurut Taufik, permasalahan distribusi LPG bukanlah sesuatu yang baru. Namun, lonjakan harga serta kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi semakin terasa dalam beberapa waktu terakhir. Ia menekankan bahwa harga jual gas LPG seharusnya tidak boleh melebihi batas HET yang telah ditentukan. “Kalau sesuai dengan harga HET, mestinya hanya Rp19 ribu atau Rp20 ribu. Tidak mungkin lebih dari itu,” ujar Taufik saat diwawancarai wartawan, Kamis (13/2/2025).
Sebagai langkah konkret, Taufik mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) atau satuan tugas (Satgas) yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG, mulai dari agen hingga pengecer. Menurutnya, pengawasan harus lebih sistematis dan memiliki mekanisme yang jelas agar tidak ada celah bagi oknum yang ingin memainkan harga di pasaran. “Kalau ini mau diterapkan, tentu ada honor, uang makan, dan lainnya. Itu bisa dikeluarkan dari CSA Pertamina,” tambahnya.
DPRD Kota Balikpapan juga mengingatkan bahwa pengawasan distribusi gas LPG sebenarnya berada di bawah kewenangan Dinas Perdagangan dan Dinas Ekonomi. Oleh karena itu, DPRD akan mendorong pemerintah kota untuk memastikan pengawasan dilakukan secara maksimal agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan akibat lonjakan harga yang tidak terkendali.
Selain mengusulkan pembentukan Satgas, DPRD Balikpapan juga berencana melakukan investigasi terkait penyebab lonjakan harga dan kelangkaan gas LPG di lapangan. Investigasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat agar distribusi LPG berjalan dengan baik.
Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan jika menemukan harga LPG yang jauh di atas HET atau terjadi kelangkaan di daerahnya. Dengan adanya sinergi antara DPRD, pemerintah kota, dan masyarakat, diharapkan permasalahan distribusi LPG dapat segera diatasi sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi dengan harga yang wajar.
(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
