Sultanews.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Jafar Sidik, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang telah menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat.
Dalam wawancara pada Jum’at (28/2/2025), Jafar menekankan bahwa praktik curang dalam distribusi BBM harus ditindak secara hukum agar tidak lagi merugikan masyarakat.
“Masyarakat membayar harga penuh untuk BBM berkualitas, tetapi justru mendapatkan bahan bakar oplosan yang merusak kendaraan. Ini harus diusut dan ditindak secara tegas,” ujarnya.
Menurut Jafar, praktik pencampuran (oplosan) antara Pertamax dan Pertalite untuk menekan harga produksi telah menciptakan siklus kecurangan yang merugikan konsumen dan negara.
Ia juga menyebutkan bahwa adanya mafia dalam distribusi BBM bukan lagi isu baru, tetapi harus segera diberantas agar kepercayaan publik terhadap sistem distribusi BBM kembali pulih.
“Kami menduga ada sistem yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kecurangan ini bisa berjalan selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Pemerintah harus serius dalam menanganinya,” tambahnya.
Untuk itu, DPRD Balikpapan akan segera memanggil pihak Pertamina dan instansi terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna meminta penjelasan mengenai pengawasan yang telah dilakukan serta langkah yang akan diambil untuk mencegah praktik serupa.
“Kami ingin ada transparansi dalam sistem distribusi BBM. Jika ada celah yang memungkinkan praktik curang ini terjadi, maka harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Selain itu, Jafar juga meminta masyarakat untuk melaporkan indikasi BBM oplosan kepada pihak berwenang agar tindakan cepat dapat dilakukan sebelum kerugian semakin meluas.
“Jika ada masyarakat yang merasa mendapatkan BBM yang tidak sesuai standar, segera laporkan agar bisa ditindaklanjuti,” pesannya.
DPRD Balikpapan berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga ditemukan solusi yang efektif guna mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang. (*/ADV/DPRD Balikpapan)
