Sultanews.com, BALIKPAPAN – Penanganan banjir kembali menjadi fokus utama dalam Reses Masa Sidang II Tahun 2024/2025 oleh Anggota DPRD Dapil Balikpapan Utara, Halili Adinegara. Kegiatan reses yang digelar di kediamannya di RT 51, Kelurahan Gunung Samarinda, Selasa (22/4/2025), dihadiri sekitar 200 warga yang antusias menyampaikan aspirasi mereka.
Meski infrastruktur di wilayah Wonorejo sudah cukup memadai dari sisi semenisasi, penerangan, dan kebersihan, persoalan banjir masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Guna mencari solusi konkret, Halili turut menghadirkan Kepala Bidang Sumber Daya Air DPU Balikpapan, Jen Supriyanto, dalam agenda tersebut.
Sejak tahun 2000, kawasan RT 51, RT 34, dan RT 56 dikenal rawan banjir akibat lokasinya yang rendah dan dikelilingi oleh tujuh RT lainnya. “Sekarang bukan hanya jalan besar yang terdampak, tetapi juga sudah masuk ke pemukiman warga. Ini sudah menjadi prioritas saya sejak awal menjabat,” ujar Halili.
Salah satu kendala utama dalam pembangunan saluran drainase adalah keterbatasan akses lahan, karena sebagian masih berstatus milik pribadi. Halili berharap para pemilik lahan dapat membuka akses untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum.
“Kami tidak bisa memaksa, karena itu hak mereka. Tapi kami terus berkoordinasi dan berharap ada kesepahaman demi kepentingan warga banyak,” jelas politisi Fraksi PKB itu.
Pembangunan saluran drainase diarahkan menuju Jembatan Kuning dan Sungai Ampal, melewati area usaha cuci mobil yang lahannya menjadi titik krusial.
Alternatif lain yang sedang dikaji adalah pembangunan sodetan sepanjang 300–400 meter, yang akan melintasi RT 35 dan RT 34, dimulai dari Pos Kamling RT 51.
Menurut Halili, sodetan ini bisa menjadi solusi lebih cepat dengan estimasi anggaran antara Rp7 hingga Rp8 miliar.
“Kalau disepakati warga RT 35, pengerjaannya bisa segera dimulai. Ini solusi untuk mengalirkan air ke saluran yang lebih besar,” tambahnya.
Ia menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam menyukseskan proyek ini. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar wilayah ini terbebas dari banjir,” tutupnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
