Advertorial Reses di Karang Joang: Wakil Ketua DPRD Serius Tanggapi Keluhan Warga

Reses di Karang Joang: Wakil Ketua DPRD Serius Tanggapi Keluhan Warga

43
SHARE
Reses Masa Sidang II Tahun 2025 yang digelar Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, pada Selasa (22/4/2025).

Sultanews.com, BALIKPAPAN – Kebutuhan mendesak akan fasilitas pendidikan dan infrastruktur kembali mencuat dalam Reses Masa Sidang II Tahun 2025 yang digelar Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, pada Selasa (22/4/2025). Dalam kegiatan serap aspirasi ini, warga Karang Joang menyampaikan langsung keluhan dan harapan mereka kepada perwakilan legislatif.

Salah satu sorotan utama warga adalah tidak tersedianya sekolah dasar hingga menengah atas di wilayah mereka. Akibatnya, anak-anak harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah di daerah lain, yang semakin menyulitkan saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) karena sistem zonasi.

“Anak-anak kami harus ke luar Karang Joang untuk sekolah. Ini memberatkan, apalagi saat zonasi diberlakukan,” ujar seorang warga.

Selain masalah pendidikan, warga juga meminta perbaikan infrastruktur, terutama akses jalan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dinilai rusak dan menyulitkan aktivitas warga.

Mereka juga mengeluhkan minimnya informasi mengenai program kuliah gratis dari Pemprov Kaltim dan berharap ada pendampingan dalam proses pendaftarannya.

Isu ketenagakerjaan pun mencuat. Warga menilai keterlibatan tenaga kerja lokal di perusahaan sekitar masih rendah. Mereka berharap ada kebijakan yang memberikan prioritas bagi masyarakat setempat.

Menanggapi keluhan tersebut, Muhammad Taqwa menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi warga ke dinas terkait, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, hingga Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB)

“Semua masukan akan kami sampaikan dalam forum DPRD dan pastikan ada tindak lanjutnya,” kata Taqwa.

Ia menegaskan bahwa peran DPRD bukan sekadar mencatat aspirasi, tetapi juga memastikan realisasinya.

Menurutnya, reses merupakan sarana penting untuk menjaring suara rakyat dan menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah.

“Dewan harus hadir dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat,” tutupnya. (ADV/DPRD Balikpapan)