Sultanews.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan kembali menggelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang II Tahun 2024/2025, sebagai bagian dari upaya memperkuat legislasi daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan. Rapat berlangsung Jumat (2/5/2025) di Ballroom Hotel Grand Senyiur.
Ketua DPRD Alwi Al Qadri memimpin langsung rapat yang dihadiri Wakil Wali Kota Balikpapan, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.
Dalam pidatonya, Alwi menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar regulasi yang dibentuk tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga relevan dengan realita sosial dan ekonomi daerah.
“Seluruh agenda yang dibahas dalam rapat ini merupakan bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah,” jelasnya.
Tiga agenda penting dibahas, diawali dengan penarikan tiga Raperda dari Propemperda 2025, yakni revisi Perda 5 Tahun 2013, pembentukan perangkat daerah baru, dan RPJPD 2025–2029. Penarikan ini bertujuan agar pembahasannya dapat dilakukan dengan data dan persiapan yang lebih lengkap.
Selanjutnya, DPRD membahas perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Perubahan ini dianggap strategis karena berdampak langsung terhadap kekuatan fiskal daerah dalam mendanai pembangunan.
Agenda terakhir menyangkut penyesuaian daftar Propemperda 2025. DPRD menetapkan perubahan prioritas berdasarkan dinamika pembangunan, khususnya dengan makin dekatnya operasionalisasi Ibu Kota Nusantara.
Alwi menekankan bahwa regulasi harus responsif dan inklusif.
“Dengan pembahasan dan penyesuaian Raperda ini, kita berharap Balikpapan dapat memiliki regulasi yang adaptif, visioner, serta mampu menjawab tantangan perkembangan kota di masa depan,” tegas Alwi. (ADV/DPRD Balikpapan)
