Sultanews.com, BALIKPAPAN – Pelayanan publik di kelurahan yang masih lambat menjadi sorotan tajam Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib. Ia meminta Pemerintah Kota segera melakukan perbaikan, baik dari sisi sistem maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Najib mengungkapkan bahwa keluhan masyarakat terhadap pengurusan layanan seperti BPJS Kesehatan cukup banyak diterima. Ia mencermati ada beberapa penyebab yang bisa menghambat pelayanan.
“Kalau ada pelayanan yang lambat, itu jadi masukan buat pemerintah kota. Bisa jadi masalahnya karena pejabat yang tanda tangan tidak di tempat atau petugas tidak paham SOP. Masyarakat harus kritis dan memberikan masukan,” ujarnya, Rabu (14/5/2025).
Najib menegaskan bahwa urusan pelayanan publik bukan hal sepele karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Ia menilai lambatnya pelayanan bisa mencederai rasa keadilan, terlebih bila menyangkut layanan dasar seperti BPJS.
“Kalau pelayanan diperlambat, dan ada indikasi oknum minta imbalan supaya cepat, itu harus dilaporkan. Ini soal kemanusiaan. BPJS itu untuk rakyat kecil. Pemerintah kota harus serius memperbaiki sistem,” ucapnya.
Ia menyarankan agar pemerintah kota tidak hanya memperbaiki sistem, tapi juga rutin memberikan pelatihan kepada para petugas kelurahan agar mereka memahami prosedur dan bisa bekerja lebih efisien.
“Perlu pelatihan rutin dan bimtek. Jangan sampai pelayanan lambat hanya karena petugas tidak paham alur kerja,” tegas Najib.
Selain itu, Najib juga meminta media turut berperan aktif dalam mengekspos perbandingan pelayanan antar kelurahan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bersama.
“Kalau ada perbedaan antar kelurahan, sampaikan saja di media. Supaya semua tahu dan jadi koreksi. Ini bukan untuk menyudutkan, tapi mendorong perbaikan,” jelasnya.
Meski begitu, Najib tetap mengingatkan masyarakat untuk menyampaikan laporan yang objektif dan dilengkapi klarifikasi, agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Bisa jadi masalah bukan di petugasnya, tapi di berkas yang kurang atau kendala lain. Tapi kalau sudah lengkap dan masih lambat, itu harus dipertanyakan,” tutupnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)
