Sultanews, BALIKPAPAN – Proyek pembangunan bendungan pengendali banjir (bendali) di Gunung Samarinda Baru mendapat sorotan dari DPRD Balikpapan. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari Pemerintah Kota sebelum proyek dimulai. Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adi Negara, menilai kegiatan ini seharusnya tidak dilakukan secara sepihak.
Dalam keterangannya pada Senin (2/6/2025), Halili mengatakan bahwa dirinya mendapat informasi dari warga mengenai adanya aktivitas penggalian di lokasi proyek tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, baik kepada masyarakat maupun DPRD.
“Saya dapat laporan dari masyarakat bahwa ada penggalian untuk proyek bendali. Tapi tidak ada pemberitahuan, tidak ada konfirmasi kepada warga, bahkan kepada kami di Komisi III juga tidak ada informasi apa pun,” kata Halili.
Ia menjelaskan bahwa proyek berada di Gunung Samarinda Baru, namun wilayah terdampaknya bisa lebih luas. Bahkan, beberapa warga di Gunung Samarinda dan sekitarnya mulai merasa resah karena tidak tahu-menahu terkait aktivitas pembangunan tersebut.
Menurutnya, proyek-proyek strategis seperti pembangunan bendali harus diawali dengan pendekatan sosial yang memadai. Keterlibatan masyarakat dan lembaga resmi seperti DPRD adalah bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Saya sampaikan juga ke pihak pelaksana proyek, kalau ada pekerjaan besar seperti ini sebaiknya disosialisasikan dulu. Jangan karena ini proyek pemerintah lalu langsung dikerjakan tanpa komunikasi,” ujarnya.
Halili menyoroti pula belum jelasnya mekanisme teknis alur air dalam proyek tersebut. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan informasi sementara, bendali ini akan menampung air dari sejumlah kawasan, namun tidak ada kejelasan mengenai sistem kerjanya.
“Setplan-nya katanya air dari beberapa wilayah seperti Bendali Wonorejo Kampung Timur, akan ditampung di bendali ini. Tapi sampai sekarang belum jelas bagaimana mekanismenya. Ini yang perlu dijelaskan ke warga dan kami di DPRD,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan harus lebih transparan dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan dampak luas. Tanpa informasi yang memadai, masyarakat cenderung bersikap negatif terhadap proyek, meski tujuannya positif. (ADV/DPRD Balikpapan)
