Sultanews, BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyampaikan dukungan dan apresiasinya terhadap penyampaian nota penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (5/6/2025).
Fraksi yang diwakili oleh Haris ini menilai bahwa pembaruan perda merupakan langkah penting demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan mendorong peningkatan kesadaran pajak di kalangan masyarakat.
“Rakyat harus mendapatkan pelayanan publik yang maksimal, efisien, dan efektif. Itu akan mendorong masyarakat untuk taat dalam membayar pajak dan retribusi,” jelas Haris.
PDI Perjuangan juga menegaskan bahwa penguatan kelembagaan seperti BPPDRD sangat penting agar target PAD tahun depan bisa tercapai. Salah satu strategi yang diusulkan adalah menerapkan pendekatan langsung kepada wajib retribusi.
“Kami mendorong sistem jemput bola dalam penagihan. Ini harus dilakukan terutama mendekati masa jatuh tempo,” katanya.
Selain itu, fraksi juga berharap perubahan perda ini akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan target pemerintah dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang berbasis potensi lokal.
“Dengan kebijakan yang tepat, kita bisa tingkatkan PAD tanpa membebani masyarakat secara berlebihan,” lanjut Haris.
Lebih jauh, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan kesiapan mereka untuk ikut serta secara aktif dalam proses pembahasan lanjutan Raperda ini bersama pihak eksekutif. Fraksi berharap masukan mereka dapat memperkaya isi regulasi agar berpihak kepada masyarakat dan mencerminkan semangat pelayanan yang berkeadilan.
“Semoga apa yang kami sampaikan dapat dijadikan pertimbangan dalam proses selanjutnya, demi Balikpapan yang lebih baik,” tutup Haris.
(ADV/DPRD Balikpapan)
