Sultanews.com, BALIKPAPAN – Masalah banjir yang masih kerap melanda Kota Balikpapan dinilai tidak bisa ditangani hanya oleh pemerintah. Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, menegaskan perlunya keterlibatan aktif masyarakat agar program pengendalian banjir bisa berjalan efektif.
“Pemerintah sudah berupaya keras, salah satunya dengan pembangunan Bendungan Pengendali (Bendali) di DAS Ampal Hulu. Tapi tanpa dukungan masyarakat, hasilnya tidak akan maksimal,” ujar Yusri kepada awak media, Selasa (15/7/2025).
Politisi Partai Golkar ini menekankan pentingnya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama disiplin membuang sampah pada tempatnya. Menurutnya, kebiasaan buruk membuang sampah ke drainase dan parit menjadi salah satu penyebab tersumbatnya aliran air.
“Untuk menekan risiko banjir, kolaborasi pemerintah dan masyarakat harus berjalan seimbang. Jangan lagi ada warga yang buang sampah sembarangan,” tegasnya.
Selain faktor kesadaran masyarakat, Yusri juga meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan lebih rutin melakukan pengerukan sedimen di saluran air. Langkah ini diyakini dapat menjaga aliran air tetap lancar, terutama di wilayah rawan genangan.
Yusri juga menyinggung strategi penanganan banjir di kota lain, seperti Surabaya, yang menerapkan konsep “Revolusi Drainase” dengan pemasangan box culvert besar di jalan utama. Meski efektif, ia mengakui penerapan metode serupa di Balikpapan tidak mudah karena terkendala persoalan pembebasan lahan.
“Kalau di Surabaya, jalannya bisa dipotong dan dipasang box culvert besar. Di Balikpapan, pembebasan lahan kerap jadi kendala utama,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah dan masyarakat Balikpapan dapat terus bersinergi, sehingga masalah banjir yang sudah lama menjadi keluhan warga bisa diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.
(Adv DPRD Balikpapan)
