Sultanews.com, BALIKPAPAN – Arah pembangunan Kota Balikpapan untuk lima tahun ke depan mulai digodok secara serius. Melalui rapat paripurna yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Kamis (31/7/2025), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menggelar sidang dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, didampingi Wakil Ketua Yono Suherman dan Muhammad Taqwa, serta turut dihadiri Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo bersama jajaran pemerintah kota.
Dalam pembukaannya, Alwi menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan kompas pembangunan kota yang akan menentukan arah kebijakan lima tahun ke depan.
“RPJMD 2025–2029 disusun berdasarkan visi pembangunan jangka panjang daerah. Ini menjadi panduan kita dalam memperkuat fondasi Balikpapan sebagai kota yang cerdas dan kolaboratif,” ujar Alwi.
Dokumen RPJMD ini, lanjut Alwi, memuat tujuh isu strategis utama yang akan menjadi prioritas bersama antara eksekutif dan legislatif. Di antaranya meliputi: pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; penguatan sumber daya manusia yang berdaya saing; perlindungan sosial; pengelolaan lingkungan hidup; penguatan infrastruktur dan utilitas kota; peningkatan kualitas kota cerdas yang nyaman untuk dihuni; tata kelola pemerintahan yang kolaboratif; serta peran strategis Balikpapan sebagai mitra utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rapat tersebut juga menjadi ajang bagi seluruh fraksi untuk menyampaikan pandangan dan catatan kritis terhadap nota penjelasan Wali Kota. Beberapa fraksi menyoroti pentingnya keselarasan RPJMD dengan program strategis nasional dan kesiapan Balikpapan dalam mendukung pertumbuhan kawasan penyangga IKN.
Penyampaian pandangan umum diawali oleh Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Suriyani, disusul Fraksi NasDem oleh Siska Anggraeni, Fraksi Gerindra oleh Rahmatia, Fraksi PKB, Hanura, dan Demokrat melalui Taufik Qul Rahman, serta Fraksi Gabungan PKS-PPP oleh Iwan Wahyudi.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan yang berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan bimbingan teknis partai, tetap mengirimkan pandangan umum secara tertulis untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Balikpapan.
Alwi menegaskan, setelah rapat paripurna ini, agenda akan berlanjut dengan penyampaian nota jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum seluruh fraksi sebelum nantinya dibahas dalam tahap finalisasi dan penetapan.
“Ini bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Semua pandangan akan dikaji dan dijawab oleh pihak eksekutif agar dokumen RPJMD ini benar-benar komprehensif dan berpihak pada masyarakat,” pungkas Alwi.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa setiap arah pembangunan Balikpapan lima tahun mendatang tidak hanya menatap masa depan sebagai kota penyangga IKN, tetapi juga menegaskan identitas Balikpapan sebagai kota yang berdaya, inovatif, dan nyaman untuk semua. (Adv DPRD Balikpapan)
