Sultanews.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menyoroti keterbatasan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang hingga kini belum merata di seluruh wilayah Kota Minyak. Menurutnya, program tersebut sangat vital untuk mendukung tumbuh kembang anak sekolah agar tetap sehat dengan sajian makanan sesuai standar gizi nasional.
Dalam keterangannya, Gasali menilai bahwa implementasi program makan bergizi masih jauh dari harapan. “Saat ini masih sangat kurang. Kalau kami lihat, baru di wilayah Balikpapan Selatan yang berjalan. Lima kecamatan lainnya belum ada yang mulai,” ungkap Gasali, Senin (11/8/2025).
Ia menjelaskan, untuk memperluas cakupan layanan gizi, Pemerintah Kota Balikpapan bersama pihak terkait tengah menyiapkan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan data yang ada, tahap awal fasilitas tersebut direncanakan dibangun di Balikpapan Timur dengan target layanan sekitar 1.300 anak mulai dari jenjang SD hingga SMP.
Gasali optimistis, keberadaan SPPG akan memberikan dampak positif yang besar apabila sarana dapur dan peralatannya benar-benar memadai. “Kalau dapur dan peralatannya memadai, SPPG bisa melayani lebih banyak sekolah. Jadi manfaatnya tidak hanya di Balikpapan Timur,” ujarnya.
Target operasional SPPG diproyeksikan mulai Februari 2026. Fasilitas ini pada tahap awal memang hanya difokuskan di Balikpapan Timur, namun menurut Gasali, ke depannya cakupan layanan dapat diperluas hingga ke seluruh kecamatan. “Itu target minimal, paling lambat beroperasi. Awalnya memang untuk sekolah di Balikpapan Timur, tapi nanti bisa berkembang sesuai kemampuan dapur SPPG,” jelasnya.
Hal yang menarik, kata Gasali, adalah pengelolaan SPPG akan berada di bawah koordinasi pihak kepolisian (Polri), sementara pembangunan fisik dan dukungan infrastruktur difasilitasi oleh Pemkot Balikpapan. “Kalau pengadaan dapur dan perlengkapannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Polri,” tegasnya.
Gasali menilai langkah ini sangat strategis dalam menghadapi masalah gizi anak sekolah yang kerap terhambat keterbatasan anggaran maupun sarana. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Polri, serta pihak sekolah dalam memastikan keberlanjutan program.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar program ini tidak hanya berhenti pada uji coba di satu wilayah. “Jangan sampai hanya jadi proyek percontohan di satu wilayah. Anak-anak di kecamatan lain juga berhak mendapat layanan gizi yang sama,” imbuhnya.
DPRD Balikpapan, lanjut Gasali, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan dan anggaran agar program makan bergizi bisa diakses secara merata. “Kami akan mengawasi jalannya program ini, supaya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh anak sekolah di Balikpapan,” tandasnya.
Dengan dukungan berbagai pihak, ia berharap pada tahun-tahun mendatang setiap anak di Balikpapan dapat menikmati makanan bergizi secara teratur, sehingga kualitas sumber daya manusia di kota ini semakin baik. (ADV/DPRD Balikpapan)
