Sultanews.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyoroti perubahan anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Ia menegaskan bahwa dinamika perubahan ini merupakan hal wajar, namun perlu disesuaikan agar program pembangunan tetap tepat sasaran dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Menurut Budiono, mekanisme perubahan anggaran melalui KUA-PPAS sudah diatur dengan jelas. Proses tersebut dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kemudian dilanjutkan ke pembahasan KUA, PPAS, hingga ke tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Kalau kita lihat, memang ada pos anggaran yang berkurang dan ada juga yang bertambah. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh dana transfer dari pusat maupun bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Selain itu, perubahan juga bisa terjadi ketika target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai menjelang akhir tahun, sehingga harus dilakukan penyesuaian,” jelas Budiono, Senin (11/8/2025).
Ia menegaskan bahwa perubahan anggaran dimaksudkan untuk memastikan jalannya roda pemerintahan tetap stabil. Namun, Budiono juga menyoroti soal pola pembangunan jalan di Balikpapan yang menurutnya perlu dievaluasi.
“Kalau kita perhatikan, dua tahun terakhir hampir tidak ada lagi program pengaspalan. Yang banyak justru pengecoran jalan lingkungan. Padahal, pengecoran dengan ketebalan 10 cm kalau terus dilakukan bisa menimbulkan masalah lain, misalnya rumah warga yang posisinya di bawah lama-kelamaan bisa tenggelam,” ungkapnya.
Budiono menilai, pengaspalan seharusnya tetap menjadi prioritas dalam pembangunan jalan. Selain lebih fleksibel, pengaspalan dengan ketebalan 5 cm dapat bertahan lama dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.
“Kalau diaspal, tebalnya cukup 5 cm dan hasilnya juga awet. Selain itu, dari sisi ekonomi, pengaspalan memberikan peluang kerja yang lebih merata karena pengusaha hotmix maupun readymix sama-sama bisa berperan dalam proyek tersebut,” katanya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa penyesuaian pembiayaan dan belanja daerah tetap harus mengacu pada prioritas kebutuhan masyarakat. Artinya, setiap rupiah dari APBD harus benar-benar diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, infrastruktur, dan program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan warga.
“Semua penyesuaian anggaran tetap harus kembali ke KUA-PPAS yang telah disepakati bersama. Ini penting agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga, sekaligus memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai koridor,” tegas Budiono.
Ia juga berharap agar Pemkot Balikpapan lebih cermat dalam menentukan pola pembangunan ke depan. Perubahan kebijakan anggaran, menurutnya, tidak hanya soal penyesuaian belanja, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki arah pembangunan agar lebih tepat sasaran.
Dengan demikian, DPRD Balikpapan berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan anggaran serta program pembangunan infrastruktur, terutama jalan, agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
(ADV/DPRD Balikpapan)
