Sultanews.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan pentingnya efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran dalam pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD, yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Senin (25/8/2025).
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian pembahasan perubahan APBD 2025. Nota penjelasan Wali Kota telah disampaikan pada 19 Agustus 2025, disusul dengan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada 20 Agustus 2025.
“Sebagaimana kita simak bersama, fraksi-fraksi telah menyampaikan catatan kritis sekaligus dukungan terhadap upaya pemerintah dalam pembangunan maupun perbaikan fasilitas di Balikpapan,” ujar Yono.
Ia menegaskan bahwa DPRD mengingatkan pemerintah agar setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, anggaran bukan hanya sekadar angka dalam dokumen resmi, melainkan instrumen penting untuk menjawab tantangan pembangunan dan dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang.
Selain itu, Yono juga menyoroti pentingnya pemerintah kota melakukan terobosan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Salah satu peluang yang bisa digarap adalah sektor industri kreatif yang saat ini berkembang cukup pesat.
“Fraksi-fraksi mendorong pemerintah untuk terus berinovasi, termasuk memanfaatkan potensi industri kreatif yang sedang tumbuh, agar pendapatan daerah meningkat dan tidak hanya bergantung pada transfer pusat maupun bantuan keuangan provinsi,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga mengingatkan soal keterbatasan waktu pelaksanaan. Mengingat perubahan APBD 2025 hanya memiliki masa efektif sekitar tiga hingga empat bulan, pemerintah kota diminta memaksimalkan penyerapan anggaran sekaligus menekan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang berpotensi menghambat jalannya pembangunan.
“Optimalisasi penyerapan anggaran ini sangat penting agar setiap program yang sudah direncanakan benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat langsung bagi warga Balikpapan,” tambah Yono.
Lebih jauh, DPRD menekankan bahwa sinergi antara pemerintah kota dan legislatif harus semakin diperkuat, terutama dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBD akan semakin meningkat.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban resmi dari Wali Kota Balikpapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Jawaban tersebut menjadi bahan lanjutan pembahasan antara pemerintah dan DPRD sebelum pengesahan perubahan APBD 2025.
Bagi DPRD Balikpapan, perubahan APBD bukan hanya soal menyesuaikan angka, tetapi juga memastikan arah pembangunan kota tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dinilai penting mengingat tantangan pembangunan semakin kompleks, mulai dari pemerataan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga penguatan ekonomi lokal.
Dengan komitmen yang ditekankan DPRD, diharapkan perubahan APBD 2025 benar-benar menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan kota ke depan. (ADV/DPRD Balikpapan)
