Advertorial Perkuat Sinergi Akademisi dan Pemerintah, Mahulu Mantapkan Kajian Inflasi dan RPKD 2025–2029

Perkuat Sinergi Akademisi dan Pemerintah, Mahulu Mantapkan Kajian Inflasi dan RPKD 2025–2029

162
SHARE
Foto Ist* Prokom

MAHAKAM ULU, Sultanews – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus memperluas ruang kolaborasi antar-lembaga guna mempercepat pembangunan daerah. Salah satunya melalui kegiatan Presentasi Laporan Akhir Analisis Pengendalian Inflasi dan Kajian RPKD 2025–2029 yang dibuka oleh Asisten III, Kristina Tening, S.H., M.Si., mewakili Bupati Angela Idang Belawan, Rabu (03/12/2025) di Samarinda.

Kegiatan ini menjadi momentum penting, mengingat penyusunan kajian dilakukan bersama Universitas Negeri Surabaya melalui Direktorat Unesa Global Engagement. Kolaborasi lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa pemetaan persoalan inflasi dan kemiskinan tidak dapat dilakukan tunggal oleh pemerintah daerah.

Dalam sambutan yang dibacakan Asisten III, Bupati menyoroti kondisi geografis dan sosial Mahulu sebagai daerah perbatasan yang menghadapi tantangan berlapis. Akses transportasi yang masih terbatas, tingginya ongkos logistik, serta disparitas harga menjadi faktor yang menuntut intervensi kebijakan yang lebih presisi.

Ia menegaskan bahwa dokumen kajian harus berdampak langsung pada perumusan program. “Tidak boleh berhenti sebagai referensi. Harus menjadi instrumen kerja yang diterapkan lintas sektor,” tegasnya.

Bupati juga mengapresiasi peran Kepala Bappelitbangda, Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si., yang dinilai memiliki perhatian dan inisiasi kuat dalam mendorong penyusunan kajian. Tak lupa, penghargaan juga diberikan kepada Prof. Slamet Setiawan dan Dr. Farij Ibadil Maula dari Unesa yang konsisten mendampingi Mahulu.

Bagi Pemkab Mahulu, sinergi akademisi dan pemerintah merupakan kunci menghadirkan pembangunan berkelanjutan, terutama untuk wilayah pedalaman dan komunitas adat yang membutuhkan perhatian khusus.

Pada penutup kegiatan, Asisten III menyatakan bahwa presentasi laporan akhir resmi dibuka dan diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berdampak bagi warga Mahulu.

(Adv/Mahakam Ulu)