Sultanews, Kutai Barat – Upaya nyata dalam memberikan perlindungan terhadap aset daerah serta menjamin kepastian hukum di setiap kebijakan publik kembali ditegaskan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Komitmen strategis tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perpanjangan nota kesepakatan kerja sama di bidang hukum bersama pihak Kejaksaan Negeri Kutai Barat.
Prosesi penandatanganan perpanjangan kerja sama ini dilakukan secara langsung oleh Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Dr. Yon Yuviasro, S.H., M.H., bertempat di Hotel Sidodadi pada Jumat (24/7/2026).
Di dalam sambutannya, Bupati Angela memberikan penegasan khusus bahwa sinergi yang terjalin bersama jajaran Kejaksaan tidak hanya berfokus pada ranah pendampingan program pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, kerja sama ini menjadi instrumen krusial dalam mengamankan serta memberikan kepastian hukum yang kuat terhadap seluruh aset milik daerah.
Menurut pandangannya, aset-aset pemerintah merupakan kekayaan daerah yang bernilai tinggi dan wajib dijaga serta dikelola secara maksimal untuk kemaslahatan masyarakat luas. Oleh karena itu, dukungan yuridis dari pihak Kejaksaan sangat dibutuhkan untuk mengawal proses pengamanan maupun penyelesaian pelbagai persoalan pelik yang menyangkut aset daerah.
“Pemerintah Kabupaten Mahulu juga berharap kerja sama ini semakin memperkuat upaya pengamanan aset daerah, sehingga seluruh aset milik pemerintah dapat terlindungi secara hukum dan dimanfaatkan secara optimal demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Mahulu,” ungkap Angela.
Selain aspek pengamanan aset, Pemkab Mahulu turut menaruh harapan besar agar Kejaksaan Negeri Kutai Barat terus aktif memberikan Legal Opinion (pendapat hukum) terhadap berbagai kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah daerah. Langkah preventif ini dinilai sangat esensial agar setiap keputusan eksekutif memiliki landasan hukum yang transparan dan akuntabel.
Bupati Angela juga menekankan urgensi dari Legal Assistance atau pendampingan hukum berkelanjutan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan yang memerlukan kajian mendalam, terutama pada program-program prioritas yang membawa dampak langsung terhadap hajat hidup masyarakat.
Melalui konsolidasi dan sinergi kelembagaan yang terus dirawat ini, Pemkab Mahulu optimis dapat meredam potensi risiko hukum sekaligus mendongkrak kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, dan akuntabel.
Perpanjangan nota kesepakatan ini sekaligus menjadi manifestasi kuat atas komitmen bersama antara kedua belah pihak dalam mengawal roda pembangunan daerah, menegakkan kepastian hukum, serta mempersembahkan pelayanan prima bagi masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.
Agenda penting tersebut turut dihadiri dan disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Mahulu Suhuk, S.E., jajaran pejabat struktural Kejaksaan Negeri Kutai Barat, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Mahulu, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (Advetorial/Prokopim)
