Sultanews.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qodri, memberikan teguran kepada Komisi III terkait langkah inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan.
Menurut Alwi, sidak tersebut dinilai tidak melalui prosedur yang tepat karena dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pihak terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Manejemen Kontruksi (MK), maupun pengembang proyek.
“Saya minta, jangan langsung sidak bawa wartawan tanpa memanggil dulu pihak terkait. Ini bisa membuat pemberitaan jadi tidak berimbang dan menimbulkan kesan negatif,” ujar Alwi dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).
Alwi menegaskan bahwa jika memang terdapat temuan di lapangan, seperti spesifikasi besi yang tidak sesuai atau kualitas plafon yang dipertanyakan, seharusnya temuan tersebut dibahas melalui jalur formal.
Salah satu mekanisme yang bisa ditempuh, kata dia, adalah dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama instansi teknis dan pihak pengembang.
Ia juga menyoroti pentingnya pembagian
peran dan fungsi antar komisi dalam tubuh DPRD. Menurutnya, setiap komisi memiliki wilayah kerja masing-masing yang tidak boleh dilanggar agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang. “Kalau soal pembangunan, itu rana Komisi III. Komisi lain tidak perlu ikut campur. Kita harus hormati tupoksi masing-masing,” tegasnya.
Alwi berharap, tindakan para anggota DPRD tetap menjaga profesionalitas dan tidak menimbulkan kesan konflik internal atau upaya menggiring opini publik. Ia mengingatkan bahwa lembaga DPRD seharusnya bekerja secara kolektif, prosedural, dan penuh integritas untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Dengan teguran ini, Alwi berharap seluruh anggota dewan dapat lebih mengedepankan etika kerja, musyawarah, dan koordinasi lintas sektor sebelum mengambil tindakan langsung di lapangan. “Kita harus tetap objektif, jangan sampai karena semangat ingin mengawasi malah jadi kontraproduktif,” tutupnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
