Sultanews.com, BALIKPAPAN – Menyikapi kerentanan pasokan pangan dari luar daerah, DPRD Balikpapan mendorong Pemkot untuk mengambil langkah serius dalam menciptakan program ketahanan pangan lokal. Anggota DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, menekankan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah dari tingkat kelurahan.
Najib menyebut salah satu contoh konkret adalah ketergantungan terhadap cabai, yang kerap mengalami kenaikan harga tajam akibat gangguan distribusi dari luar Balikpapan.
“Masih terlalu bergantung, jadi kalau pasokan dari luar terhambat, harga cabai bisa tiba-tiba melonjak. Harusnya pemerintah kota punya program ketahanan pangan, dimulai dari lingkungan terkecil seperti kelurahan,” katanya, Rabu (14/5/2025).
Ia mengusulkan pendekatan komunitas dengan menugaskan tiap kelurahan untuk fokus menanam komoditas tertentu. Pendekatan ini dinilai bisa menstabilkan pasokan lokal dan meminimalisir lonjakan harga.
“Misalnya, satu kelurahan khusus tanam cabai. Atau masyarakat mulai menanam di pekarangan rumah masing-masing, cukup satu atau dua pot,” ujar Najib.
Lebih lanjut, ia juga mendorong penerapan metode urban farming seperti hidroponik sebagai solusi alternatif di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Ia percaya, dengan dukungan pemerintah, metode ini bisa diterapkan luas di masyarakat.
Najib kemudian berbagi pengalaman pribadinya dalam beternak ikan lele, yang sempat ia lakukan sebelum pandemi. Meski gagal, ia tetap mendorong warga untuk mencoba pertanian atau peternakan skala rumah.
“Saya sempat mulai sebelum COVID, tapi pas mau panen justru pandemi datang. Gagal juga, karena memang tempatnya agak susah,” ujarnya sambil tertawa.
Menurut Najib, beberapa wilayah seperti Tritip sebenarnya masih memiliki aktivitas pertanian aktif, seperti sayuran dan pepaya. Namun sayangnya, hasilnya hanya berputar di sekitar wilayah itu saja.
Ia juga mencatat adanya peralihan beberapa petani ke tanaman karet serta kebun jeruk di kawasan Pringgodani, meskipun skalanya masih terbatas.
Najib berharap Pemkot Balikpapan dapat merancang kebijakan ketahanan pangan yang konkret dan terukur, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam prosesnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)
