Sultanews.com, BALIKPAPAN – Persoalan pengelolaan parkir di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menegaskan bahwa sistem parkir yang berjalan saat ini masih jauh dari kata maksimal, terutama di kawasan parkir tepi jalan yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan (Dishub).
Menurutnya, lemahnya koordinasi antarinstansi membuat target retribusi parkir tidak tercapai sesuai harapan. Padahal, sektor ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau kita lihat, pengelolaan parkir di beberapa wilayah masih menjadi kewenangan Dishub, terutama di pinggir jalan. Namun sayangnya, kontribusinya terhadap PAD masih belum optimal. Target retribusi tahun 2025 sebesar Rp2 miliar, tapi hingga kini baru terealisasi sekitar Rp600 juta,” ungkap Japar, Kamis (7/8/2025).
Ia menilai bahwa perlunya ada pembahasan serius antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun mekanisme pengelolaan yang lebih jelas dan terkoordinasi. Menurutnya, tanpa langkah tersebut, potensi penerimaan daerah dari parkir hanya akan berjalan di tempat.
“Ini perlu dibicarakan secara internal. Bagaimana sistemnya bisa dioptimalkan agar hasil pendapatan dari sektor parkir bisa lebih maksimal. Mekanisme pengelolaannya harus jelas dan terukur,” tegasnya.
Japar juga mendorong agar Pemkot kembali mengaktifkan pola juru parkir (jukir) binaan yang pernah diterapkan sebelumnya. Ia menilai, pola tersebut efektif jika disertai dengan penataan dan pendataan titik-titik parkir potensial.
“Sistem juru parkir binaan yang dulu pernah ada harus dihidupkan kembali. Dengan manajemen yang baik dan pendataan yang tepat, jukir binaan bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi PAD kota,” ujarnya.
Selain pembenahan pola konvensional, Japar menyarankan agar Pemkot tidak ragu melangkah lebih jauh dengan menerapkan sistem digital. Ia mencontohkan penerapan pembayaran parkir digital di pusat perbelanjaan, rumah sakit, maupun kawasan tertentu, yang terbukti lebih transparan dan efisien.
“Sekarang eranya digital. Sistem pembayaran parkir digital sudah mulai diterapkan, meski baru di tempat-tempat tertentu. Padahal, potensi terbesar justru ada di luar area itu, seperti pasar, jalan umum, dan kawasan ramai,” jelasnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa potensi besar tersebut belum terkelola dengan baik. Masih banyak titik parkir umum yang tidak masuk dalam sistem resmi, sehingga kontribusinya terhadap PAD Balikpapan sangat minim.
“Kuncinya adalah bagaimana mengkoordinasikan seluruh juru parkir dan titik parkir agar bisa memberikan kontribusi nyata. Jika seluruhnya dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin target PAD dari sektor ini bisa tercapai bahkan melampaui,” pungkas Japar.
(ADV/DPRD Balikpapan)
